POSBARU.COM. BANDUNG – Sekelompok aktivis anti-korupsi yang tergabung dalam Sekretariat Jenderal Aktivis Anak Bangsa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada 19 Februari 2025.
Mereka menyoroti dugaan penyimpangan dana pokok pikiran (pokir) yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD dalam pengaturan anggaran pokir di Dinas Pendidikan bersama pihak ketiga.
Dena selaku Sekretariat Jenderal Aktivis Anak Bangsa, mengungkapkan bahwa ada temuan terkait dana pokir yang dijalankan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, ada oknum anggota dewan yang menitipkan pokir dengan nilai fantastis, yakni sekitar Rp40 miliar per paket, dengan total mencapai ratusan miliar hingga Rp200 miliar.
Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah dugaan penyimpangan dalam pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat. Dena menegaskan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, banyak sekolah masih kekurangan fasilitas laboratorium dan ruang kelas baru, sementara anggaran yang dialokasikan mencapai ratusan miliar rupiah.
“Kami menduga ada modus cashback dalam proyek ini yang menjadi ladang korupsi bagi sejumlah anggota dewan. Temuan kami di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara anggaran yang besar dengan kondisi riil sekolah,” ujar Dena.
Dena menegaskan bahwa aksi ini hanyalah awal dari gerakan mereka dalam mengawal kasus dugaan penyimpangan dana pokir. Ia memastikan bahwa pihaknya akan terus menggelar aksi lanjutan untuk menyoroti persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan kasus tersebut.
“Kami akan segera melayangkan pengaduan resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus ini bisa diproses lebih lanjut,” tambahnya.
Para aktivis juga berharap agar kasus ini menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, termasuk gubernur terpilih. Mereka menilai praktik monopoli pokir oleh oknum anggota dewan sangat meresahkan masyarakat, terutama karena nilai anggaran yang sangat besar.
“Sesuai regulasi, maksimal dana pokir yang bisa diajukan anggota dewan adalah Rp2 miliar. Jika ada yang mencapai Rp40 miliar per paket, ini jelas perlu diusut. Kami melihat ada indikasi konspirasi besar yang harus dibongkar,” ujar salah satu aktivis yang turut dalam aksi.
Selain di Dinas Pendidikan, para aktivis menduga praktik serupa juga terjadi di dinas-dinas lain. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh mahasiswa dan berbagai lembaga, rata-rata cashback dalam proyek pengadaan barang mencapai 15%. Hal ini menunjukkan adanya dugaan markup anggaran yang merugikan masyarakat.
“Kami menyayangkan kenapa praktik ini bisa terjadi, padahal anggota dewan sudah mendapatkan gaji besar dan dana aspirasi yang jelas aturannya. Ini adalah bentuk penyimpangan terhadap amanah yang mereka emban sebagai wakil rakyat,” tambah aktivis lainnya.
Para aktivis juga menyoroti ketidakseimbangan dalam penggunaan anggaran pokir. Mereka menemukan bahwa pengadaan TIK kerap mengesampingkan kebutuhan lain, seperti ruang kelas baru.
“Seharusnya proyek pembangunan sekolah berjalan seimbang, bukan hanya fokus pada satu sektor. Namun, selama tiga tahun terakhir, anggaran ini justru tidak dialokasikan sesuai kebutuhan di lapangan,” tutup salah satu aktivis dalam aksi tersebut.
Aksi ini berlangsung dengan damai dan mendapat perhatian dari masyarakat yang ikut mengawasi jalannya demonstrasi. Para aktivis menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik di Jawa Barat.
Meski demikian, hingga aksi unjuk rasa ini selesai, tidak ada perwakilan dari DPRD Jawa Barat yang hadir untuk memediasi para demonstran.(Farhan Dentamayall)
