Distribusi Bansos Jabar Tepat Sasaran ?

Kota Bandung, Posbaru –Prinsip kehati-hatian dalam pendataan ataupun pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap II di provinsi Jawa Barat (Jabar) diterapkan, agar bansos dapat tepat sasaran, berkeadilan, dan juga mencegah adanya penyelewengan.

Dudi Sudrajat, Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Provinsi Jabar mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan adanya penyelewengan bansos. Ia juga memastikan bahwa potensi tersebut di Jabar sangat kecil.

Hal tersebut karena Pemda Jabar memilih mitra yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman yang diantaranya adalah Perum Bulog dan PT Pos Indonesia.

Menurutnya mitra tersebut yang juga merupakan perusahaan BUMN memiliki pengalaman dan sejarah yang panjang, dari situlah tentu kedua perusahaan tersebut akan menjaga reputasinya.

Selain itu dalam pendistribusan bansos, Pemda Jabar juga melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, Kejaksaan tinggi (Kejati) Jabar, Serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia juga menyebutkan bahwa Tim Pendamping Penyaluran Bansos Provinsi Jabar dibentuk berdasar pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar. Tim ini setiap minggunya melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pendistribusian bansos.

Kemudian Pemda Provinsi Jabar juga telah menugaskan para eselon 2 untuk menjadi petugas penghubung (Liasion Officer) Gugus Tugas Jabar melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya hambatan dalam pendistribusian bansos.

“Salah satu tugas para LO adalah memperbaiki hubungan komunikasi antara gugus tugas propinsi dan kabupaten/kota. Untuk saat ini, para LO ditugasi khusus untuk monitoring evaluasi terhadap bansos provinsi, menyelesaikan dan mengantiasipasi hambatan dalam penyaluran bansos,” ujar dudi.

Sidak ke lapangan juga telah dilakukan pihaknya dan BPKP, dari mulai pengemasan hingga penyaluran yang kemudian pihaknya mengikuti petugas sampai kerumah penerima bansos. Yang bertujuan untuk memantau kesesuaian paket yang diberikan.

Pendistribusian Tahap II juga harus disertai dengan laporan ketat sesuai dengan data dan petugas harus menyerahkan paket secara langsung pada penerima sesuai dengan kartu identitasnya,dan jika data nama dan alamat tidak sesuai maka bansos akan dikembalikan untuk diverifikasi.

Dalam hal ini ada 23 tahap cleansing menurut Dudi, yakni sinkronisasi kode Kabupaten/Kota, NIK Valid, Pekerjaan, serta Nama dan alamat penerima bansos.

Untuk memadankan data penerima bansos, baik data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan KRTS non DTKS,  pihaknya sudah berkolaborasi dengan BPKP.

Penyaringan juga sudah dilakukan sebanyak 23 kali sehingga tidak ada penerima ganda ataupun penerima yang tidak berhak.

Anda Mungkin Suka