Ide Realpolitik Anime How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom
Tema utama yang diangkat dalam anime How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom atau dikenal juga dengan Genjitsu Shugi Yūsha no Ōkoku Saikenki. Merupakan sebuah anime isekai yang menjelaskan bagaimana “realpolitik” menjalankan sebuah negara.
Sebab dalam anime How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom banyak menyajikan adegan kompromi moral dan etika yang mendalam. Hal tersebut sering diangkat dalam konteks sang protagonis.
Selain itu, dalam beberapa kejadian politik di anime isekai How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom mempunyai konsep “realpolitik” abad ke-19.
Baca Juga: 10 Anime China MC Overpower Terbaik yang Harus Ditonton!
Salah satu yang menggambarkan “realpolitik” adalah saat kritik Souma pada permaisuri Maria dalam “Perjanjian Deklarasi Umat Manusia”.
Saat itu dengan alasan pragmatis, namun dengan tetap memilih membayar kompensasi yang disepakati.
Kemudian yang kedua adalah pencaplokan wilayah saingan Souma yakni Amidonia.
Sementara pendekatan terukur Souma mengingatkan pada Machiavelli, referensi eksplisitnya pada 975 Helsinki Accords kehidupan nyata menunjukkan pengaruh realpolitik dalam kenegarawanannya sendiri.
Baca Juga: 10 Anime Horor Terbaik Sepanjang Masa, Seremnya Kerasa!
Souma juga secara filosofis setuju dengan deklarasi tadi, dan menunjukan bahwa gabungan dari tujuan-tujuan itu dalam satu tindakan.
Ia juga membandingan deklarasi itu dengan kesepakatan Helsinki 1975, dengan tujuan mengurangi ketegangan Uni Soviet dengan Eropa Barat.
Dalam kesepakatan itu ada janji-janji kebebasan fundamental dan kedaulatan territorial yang sama-sama bertentangan.
sebuah kebingungan yang secara tidak langsung melegitimasi kontrol Soviet atas Eropa Timur dan Baltik tertentu.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Anime Terbaik YouTube Muse Indonesia Gratis
Sama halnya seperti Souma yang setuju dengan tujuan akhir Deklarasi Permaisuri Maria, tapi dia tidak setuju dengan implementasinya yang membingungkan.
Meski begitu, Ia tidak membuang waktu untuk hal itu dan memanfaatkan kebingungan internal Deklarasi tersebut untuk kepentingan kerajaannya sendiri.
