Indikator Pemerintah Untuk Pemulihan Masyrakat Produktif dan Aman

Jakarta, Posbaru – Pemerintah gunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data sebagai landasan ilmiah untuk melaksanakan aktivitas ekonomi yang aman dan produktif. Data pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidomologi, surveilans kesehatan dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi WHO.

“Sesuai dengan rekomendasi WHO, kami menggunakan pendekatan atau kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan,” ucap, Jakarta, Sabtu (30/5).

Dalam penerapannya ada 11 indikator yang digunakan untuk melihat penurunan jumlah kasus selama dua minggu dengan target lebih dari 50 % dari setiap wilayah.

Penurunan angka yang dilihat berdasarkan jumlah meninggal, penurunan jumlah kasus positif, termasuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta yang dirawat dirumah sakit dan jumlah pasien sembuh juga selesai pemantauan.

Kemudian indikator lain adalah dengan melihat jumlah pemeriksaan laboratorium, dimana positif rate harus di bawah 5 % dengan menggunakan metode pendekatan RT atau R-T yang disebut angka reproduktif efektif kurang dari satu.

Lalu berdasarkan pengelolaan data kasus, Gugus Tugas mendapatkan hasil dimana terdapat sebanyak 102 wilayah dinyatakan aman dan masuk zona hijau, serta diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman.

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.