Indonesia Tak Gentar dengan Gugatan Uni Eropa

Indonesia Tak Gentar dengan Gugatan Uni Eropa

Jakarta, Posbaru – Menanggapi langkah Uni Eropa (UE) yang resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 di pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) – Badan Perdagangan Dunia (WTO) pada hari Senin 22/02/21, Pemerintah Republik Indonesia (RI) siap memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan gugatan UE atas sengketa kebijakan terkait bahan mentah (DS 592).

Menurut Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, pemerintah RI bersama seluruh pemangku kepentingan yakin bahwa langkah yang ditempuh Indonesia telah konsisten dengan prinsip dan aturan WTO.

Ia menegaskan, meski menyesalkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO adalah hal biasa dan wajar jika terjadi persoalan antara anggotanya.

 “Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO,” ucapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya UE menyoroti langkah dan kebijakan Indonesia pada sektor minerba serta mengajukan secara resmi permintaan konsultasi kepada Indonesia di bawah mekanisme penyelesaian sengketa WTO di akhir November 2019 lalu.

Dan selanjutnya proses konsultasi tersebut telah dilaksanakan pada Januari 2021 di Sekretariat WTO di Jenewa.

Dalam proses tersebut pemerintah RI menjelaskan pokok-pokok persoalan yang diangkat UE seperti pelanggaran ekspor, persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemenuhan pasar domestik, mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri.

Indonesia juga telah menolak permintaan tersebut di pertemuan DSB WTO pada januari 2021, sebab telah yakin kebijakan Pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan WTO dan amanat konstitusi.

Meski begitu, dalam pertemuan reguler DSB – WTO senin (22/02/21) UE secara resmi untuk yang kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 dan Gugatan UE juga berkurang hanya mencakup dua isu yaitu pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri.

Pihak UE tetap mengajukan pembentukan panel tersebut dengan alasan bahwa pihaknya melihat kebijakan Indonesia sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO, merugikan kepentingan UE, dan memberikan unfair serta disadvantages bagi industri domestiknya.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberi arahan untuk menghadapi hal tersebut secara maksimal agar tidak mengganggu agenda pembangunan nasional.

Baca Juga : Jenis – Jenis Cerita Fiksi Beserta Penjelasan dan Contohnya

Oleh sebab itu, Lutfi mengatakan, pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan sektor minerba untuk mendukung transformasi Indonesia menjadi negara ekonomi maju dengan mengutamakan tata kelola yang baik, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

“Indonesia juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practices serta memperjuangkan kepentingan Indonesia pada sengketa nikel,”katanya.

Hal ini juga menurutnya adalah wujud pelaksanaan konstitusi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara dengan cara yang baik serta berkesinambungan untuk kemajuan Indonesia.

Anda Mungkin Suka