Jabar Libatkan RT/RW Dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Kota Bandung – Posbaru – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus menyempurnakan data penerima dan penyaluran bantuan sosial. agar bansos tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan. 

Arifin Soedjayana Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar menyebutkan bahwa, Pemda Provinsi Jabar hingga saat ini sudah menyalurkan sekitar 20.600 paket bansos bagi warga terdampak COVID-19 di Jabar. 

Bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu dari Pemda Provinsi Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19.  

Menurutnya Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota. 

Selain itu Pemda Provinsi Jabar juga menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Meskipun begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya. 

Arifin juga menyebutkan jika pihaknya terus menyempurnakan data penerima bansos. Di samping itu, penyaluran pun bansos dilakukan. Pada tahap pertama penyaluran fokus di wilayah Bodebek dan Bandung Raya.  

“Sambil menunggu evaluasi data, data yang sudah fix, dan sudah dipadankan dengan Disdukcapil, dengan dari RT/RW. Itu juga sudah disalurkan. Mungkin hanya 5 kabupaten/kota lagi yang masih melakukan pemadanan data,” ucap Arifin. 

Ia juga mengatakan bahwa terdapat sejumlah paket bansos dikembalikan karena kesalahan administrasi, seperti Nomor Induk Keluarga (NIK) yang tidak sesuai dengan KTP.  untuk itu Guna penyaluran berjalan optimal dan tepat sasaran, ketua RT/RW dilibatkan dalam memberikan pernyataan bahwa warga bersangkutan berhak mendapatkan bansos. 

“Kalau saya melihat wajar, karena data sambil di-update terus. Mereka yang meninggal, mereka yang pindah, mereka tidak sama di NIK dan KTP. Kemudian, kita melihat realita di lapangan yang realistis,” ungkapnya. 

“Kita pun akhirnya berkonsultasi menambahkan syaratnya. Apabila NIK tidak sama, lalu dikuatkan dari keterangan RT/RW. Itu lebih ke kesalahan administrasi, bukan kesalahan penerima. Itu yang sudah coba kita lakukan,” katanya. 

Pemda Provinsi Jabar juga membuka fitur aduan di aplikasi PIKOBAR agar Warga Jabar yang terdampak COVID-19, tapi tidak terdata, dapat mengadu melalui fitur tersebut.