Jabar Pantau Perusahaan Ikuti Pedoman Kesehatan

Kota Bandung, Posbaru – Kedisiplinan penerapan pedoman kesehatan di tempat kerja sangatlah krusial mencegah penularan COVID-19.

Taufik Garsadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar), mengatakan bahwa pihaknya intens memantau penerapan pedoman kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di perusahaan-perusahaan.

Ia juga menyebutkan, untuk memastikan perusahaan mengikuti protokol kesehatan, Kepala UPTD Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, Wilayah V Garut, dan Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten/Kota.

Pihaknya juga telah mengeluarkan pedoman pencegahan COVID-19 dalam pelayanan ketenagakerjaan di Provinsi Jabar, dalam pedoman tersebut, pimpinan perusahaan dan pimpinan unit kerja serikat pekerja diminta untuk ikut serta dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di perusahaannga masing-masong dengan pengoptimalan fungsi pelayanan kesehatan kerja.

Dan pimpinan perusahaan juga diwajibkan menyediakan fasilitas cuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan dengan rutin, memberi instruksi pada pekerja untuk cuci tangan, membatasi konyak fisik, menunda kegiatan yang libatkan banyak orang, serta mengecek suhu tubuh pekerja.

Kemudian agar pengawasan dan pemantauan berjalan optimal, Disnakertrans Jabar akan laksanakan pengawasan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan serta standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Menurut Taufik, pimpinan perusahaan bersama serikat buruh melakukan perundingan agar mencapai kesepakatan melaksanakan pedoman kesehatan, dan pihaknya juga akan memastikan kesepakatan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak.

Ridwan Kamil (Kang Emil), Gubernur Jawa Barat, sebelumnya juga telah merekomendasikan industri untuk lakulan swab test kepada pekerjanya, untuk mencegah penyebaran virus di tempat kerja.

Kang Emil emngatakan, pihaknya fokus ke industri, pasalnya kasus di Kabupaten Bekasi itu lintas wilayah, karena rata-rata para pekerja berdomisili berbeda dengan lokasi tepat kerja.

Untuk itu, Ia meminta kepala daerah wajibkan industri besar melakukan tes PCF mandiri, minimal 10 persen dari total karyawan.