Jawa Barat Usulkan 15 Kabupaten/Kota Terapkan New Normal

Kota Bandung, Posbaru – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat, usulkan 15 Kabupaten/Kota Zona Biru (Level 2) sebagai daerah yang bisa menerapkan new normal atau di jabar disebut dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Kabupaten/Kota harus lebih dulu mencabut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat mengajukan surat permohonan AKB kepada Kementrian Kesehatan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) menyebutkan terdapat lima tahap adaptasi. Tahap pertama adalah adaptasi ditempat Ibadah. Dengan mengikuti pedoman kesehatan yang dihimbau Pemerintah Pusat serta ditambah membawa perlengkapan Ibadah dari rumah dan bagi umat muslim dihimbau untuk berwudu dari rumah.

Selanjutnya Tempat Ibadah hanya diizinkan membuka 50 % dari kapasitas dan mengajukan izin berupa surat kalaikan operasional serta bebas COVID-19 ke kantor kecamatan.

“Sesuai arahan dari Kementerian Agama, setiap masjid harus mengajukan surat ke kecamatan untuk menanyakan apakah masjidnya masuk kategori yang aman dan layak untuk dibuka ke publik,” ujar Kang Emil.

Menurutnya AKB di temoat Ibadah akan dievaluasi dalam sepekan, lalu Zona Biru tersebut bisa masuk pada tahap kedua yakni AKB sektor ekonomi industry, perkantoran, dan pertanian, kemudian setelah dievaluasi kembali selama sepekan dan tidak terjadi penyebaran COVID-19, maka wilayah tersebut dapat masuk pada tahap ketiga yakni AKB untuk mall, retail, atau pertokoan.

Meskipun demikian Kang Emil menegaskan bahwa setiap pertokoan yang buka harus didampingi tim pengendali yang menjadi bagian dari Gugus Tugas. Dalam unit terkecil ini, tim pengawas aktivitas pengunjung took bisa pemilik toko ataupun petugas keamanan yang harus bertanggung jawab jika terjadi penularan di areanya.

“Sementara untuk mall tetap dengan kapasitas 50 persen dan menetapkan protokol kesehatan, kecuali untuk bioskop dan karaoke itu belum bisa (beradaptasi) karena ruangannya tidak aman,” ujarnya.

Kemudian untuk tahap keempat setelah satu bulan pemberlakuan AKB, barulah suatu daerah masuk dalam tahap pemulihan sektor wisata, dengan catatan tidak ditemukan kasus COVID-19 dalam tiga tahap sebelumnya.

“Jangan sampai pariwisata dibuka (di tahap keempat AKB), tiba-tiba datang tamu yang sejarah perjalanannya tidak bisa diketahui atau dari Zona Merah,” ucap Kang Emil.

“Saya sudah sampaikan ke Bupati dan Walikota yang mayoritas ekonomi (daerahnya) dari pariwisata agar berhati-hati dalam membuat agenda (perencanaan),” tambahnya.