Jokowi Minta Kejaksaan Lakukan Pembenahan

Jakarta, Posbaru – Dalam sambutannya pada peresmian Pemubkaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 pada hari Senin 14 Desember 2020.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mengawal kesuksesan pembangunan sosial.

“Kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah. Kiprah Kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata internasional. Tanpa Kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh,” ujar Jokowi.

Ia juga menambahkan bahwa kepercayaan publik pada lembaga peneak hukum harus ditingkatkan melalui integritas dan profesionalitas, untuk itu kejaksaan harus bersih dan dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Jokowi juga menegaskan kejaksaan harus mengefektifkan pembenahan dari hulu hingga hilir dalam internal dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain.

Dimana  rekrutmen dan promosi harus dilakukan dengan cara meritokratis, transparan, dan terbuka, sumber daya manusianya harus mempunyai integritas, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa yang akan datang.

Kemudian, Jokowi juga menerangkan bahwa kejaksaan harus melakukan deteksi dini pada berbagai kemungkinan kejahatan dan menjadi bagian dalam mencegah serta menangkal kejahatan terhadap keamanan negara.

“Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) Kejaksaan yang relevan dengan revolusi industri 4.0 juga harus diprioritaskan. Sistem kerja yang efisien, sistem kerja yang transparan harus terus diupayakan. Cara-cara manual yang lamban, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi dalam sambutannya mengingatkan kejaksaan agar mengefektifkan pengawasan internal agar SDM kejaksaan dapat bertindak dengan profesional.

“Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kejahatan kepada negara. Tadi disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih Rp19 triliun, ini jumlah yang sangat besar. Dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya,” katanya.

Dirinya juga menyebutkan, bahwa sebagai pemegang kuasa pemerintah, kejaksaan harus bekerja keras membela kepentingan negara dan menyelamatkan aset-aset negara dengan penegakan hukum yang tidak menimbulkan ketakutan serta menghambat percepatan ataupun inovasi.

“Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional, apalagi yang menyangkut penggunaan APBN yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat, dan membawa negara kita Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini,” ujarnya.

Anda Mungkin Suka