Jokowi Tekankan Seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah Perbanyak Program Padat Karya Tunai

Jakarta, Posbaru.com  – Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah untuk memperbanyak program- program yang sifatnya padat karya tunai pada situasi keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi sulit.

“Program Padat Karya Tunai yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat kita di Pedesaan,” hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Percepatan Program Padat Karya Tunai, Selasa (7/4), melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Untuk menjaga daya beli masyarakat di Perdesaan, menurut Presiden, Pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan yakni penyaluran program perlindungan sosial dan mempercepat pelaksanaan programpadat karya urai Jokowi.

 “Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua Kementerian, Lembaga, dan Daerah,” imbuhnya.

Jokowi kembali menekankan, kalau biasanya programtersebut hanya membuat 10 sekarang ditingkatkan menjadi 50. “Kalau hanya normal-normal saja ya enggak akan ada tendangannya,” tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menilai di beberapa Kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai.

“Di PUPR, di Perhubungan, di Pertanian, di KKP, di LHK, di BUMN saya kira bisa dipadatkaryakan,” ujarnya.

Jokowi pun berharap juga bisa secara masif dilakukan dan dijalankan dalam rangka skema dana desa.

“Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal, yang pertama untuk bantuan sosial warga yang terdampak. Dan yang kedua Program Padat Karya Tunai di desa, ini yang harus dipercepat,” Jokowi menegaskan.

Laporan yang diterima, lanjutnya, di akhir Maret 2020, dana desa yang tersalur baru 32%, yaitu hanya pada posisi 9,3 triliun dari pagu tahap yang pertama sebesar 28 triliun.

Artinya, dari total 72 triliun itu baru 13%, masih kecil sekali. “Saya minta agar dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar Program Padat Karya Tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat. sasaran,” jelas jokowi.

Keluarga-keluarga miskin, pengangguran dan kepada mereka yang setengah menganggur  harus diberikan prioritas, tegas Jokowi.

“Kalau bisa memang upah kerja itu diberikan setiap hari, paling lambat satu minggu,” ungkapnya menambahkan.. Jokowi mengingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat. “Menjaga jarak, memakai masker, sehingga pelaksaan Program Padat Karya Tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya.