Kemenhub Bantah Susun Regulasi Pajak Sepeda

Jakarta, Posbaru – Menanggapi isu pajak sepeda, Juru Bicara Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati, mengatakan bahwa hal itu tidak benar karena menurutnya Kemenhub bukan menyusun regulasi pajak sepeda melainkan mengenai penggunaan sepeda sebagai moda transportasi dan lebih berfokus pada aspek keamanannya.

Hal tersebut dilakukan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi, untuk itu regulasi yang mengatur aspek keamanan pengguna sepeda menjadi penting.

Adita menyebutkan bahwa regulasi ini nantinya akan mengatur hal-hal seperti pemantul cahaya bagi pesepeda, jalur sepeda dan penggunaan alat keselamatan lainnya.

Menurutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan kendaraan tidak bermotor untuk itu pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah.

Selain itu, Kemenhub juga meminta Pemerintah Daerah untuk aktif memberikan perlindungan kepada para pengguna sepeda. Seperi menyiapkan infrastruktur jalan dan ketentuanlain yang khusus mengatur pesepeda.

Kemudian sebelumnya, Budi Setiyadi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, menilai bahwa penggunaan sepeda perlu diatur karena kegiatan ini semakin marak akibat pandemi.

Budi mengatakan, sepeda harus diatur dengan peraturan menteri ataupun peraturan pemda,bupati, dan gubernur.