Nasional

Ketua FK3I Pusat Kritik Keras Program 20 Juta Hektar Pengrusakan Hutan Era Prabowo-Gibran

POSBARU.COM, BANDUNG – Ketua Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat Indonesia (FK3I) Pusat mengkritik tajam rencana program pembukaan lahan 20 juta hektar hutan untuk ketahanan pangan dan energi yang disampaikan Menteri Kehutanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran.

Program tersebut dinilai sebagai langkah yang tidak masuk akal dan justru berpotensi merusak ekosistem hutan secara masif.

“Ini adalah ide gila. Alih-alih memulihkan jutaan hektar hutan yang sudah rusak, pemerintah malah menggagas program yang akan merusak lebih banyak lagi,” ujar Ketua FK3I dalam pernyataannya (15/01/2025).

Menurutnya, ada banyak pertanyaan serius yang harus dijawab terkait program ini. “Lokasi 20 juta hektar ini di mana saja? Skema ketahanan pangan seperti apa yang direncanakan? Tanaman apa yang akan ditanam? Bagaimana dengan ketahanan energi? Regulasi, kewenangan, kajian, hingga pendanaannya, semuanya belum jelas,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pernyataan Menteri Kehutanan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip tata kelola kehutanan berdasarkan undang-undang. “Dalam aturan kehutanan, hutan hanya dibagi menjadi tiga: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Bahkan di hutan produksi sekalipun, ada kaidah konservasi yang harus dipatuhi. Bagaimana mungkin program ini dijalankan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tersebut?”

Selain itu, Ketua FK3I juga mengingatkan bahwa perkebunan tidak bisa dianggap terpisah dari ekosistem hutan. “Perkebunan juga memiliki nilai ekologi yang penting dan menjadi lokasi habitat ekosistem hutan. Kawasan ini saling berdampingan, sehingga tak bisa diabaikan begitu saja.”

FK3I dengan tegas menyatakan penolakan total terhadap program ini. “Kami menolak 100% program pembukaan 20 juta hektar hutan untuk ketahanan pangan dan energi,” ujarnya.

Sebagai bentuk perlawanan, FK3I sedang menggalang konsolidasi dengan berbagai pihak. Mereka merencanakan aksi besar-besaran di Jakarta pada akhir bulan ini untuk menuntut pembatalan program tersebut.

“Kami akan terus bergerak dan menyuarakan aspirasi demi menjaga kelestarian hutan dan ekosistem yang ada,” pungkasnya. (Farhan Dentamayall)

Back to top button