KPK Amankan 6 Orang Terkait Dugaan Suap Bansos COVID-19

Jakarta, Posbaru – Pada kegiatan tangkap tangan hari Sabtu 5 Desember tahun 2020 di Bandung dan Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 6 orang terkait dugaan suap dalam Pengadaan Bantuan Sosial Untuk Wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Dalam kegiatan tersebut KPK juga mengamankan uang tunai sebesar Rp14,5 miliar yang ada dalam tujuh koper, tiga ransel, dan amplop kecil dengan tiga mata uang berbeda yakni Rp11,9 miliar, USD171,085 dan SGD23.000.

KPK menerima bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kedalam proses penyidikan setelah dilakukannya gelar perkara dengan menetapkan 5 orang tersangka yang mana 3 diantaranya diduga sebagai penerima dan 2 lagi diduga sebagai pemberi.

Ketiga diduga penerima tersebut yakni JPB (Menteri Sosial), MJS (Pejabat Pembuat Komitmen di Kementrian Sosial), dan AW (Plt.Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS)), sementara kedua diduga pemberi yaitu AIM (Swasta) dan HS (Swasta).

Menurut KPK tersangka JPB menunjuk MJS dan AW sebagai PPK pelaksanaan proyek pengadaan paket sembako untuk Bantuan Sosial Penanganan COVID-19 yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung kemudian para rekaan yang mendapat proyek diduga ditetapkan adanya fee dari setiap paket pekerjaan.

Yang mana fee tersebut harus disetorkan para rekanan kepada Kementrian Sosial Melalui MJS. Free setiap paket bansos tersebut disepakati MJS dan AW senilai Rp10 ribu dengan nilai Rp300 ribu per paket. Menurut KPK, pemberian uang tersebut diduga digunakan untuk membayar keperluan pribadi JPB.

Atas perbuatannya tersebut, KPK memberikan MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian tersangka JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK juga telah menahan tersangka dan akan ditahan selama 20 hari ke depan sejak tanggal 5 Desember hingga 24 Desember tahun 2020 di lokasi berbeda untuk kepentingan penyidikan.