KPK Amankan Menteri Kelautan dan Perikanan

Jakarta, Posbaru – Menteri Kelautan dan Perikanan diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 16 orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan suap perizinan tambak, usaha dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020, di lima lokasi berbeda di Jabodetabek.

Dari 17 orang termasuk menteri kelautan dan perikanan, tujuh orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan enam orang diduga sebagai penerima.

Keenam diduga penerima tersebut yakni EP (Menteri Kelautan dan Perikanan), SAF (Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan), APM (Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan), SWD (Pengurus PT ACK, swasta), AF (Staf Istri Menteri Kelautan dan Perikanan) dan AM (swasta). Sementara satu orang lainnya diduga sebagai pemberi yakni SJT (Direktur PT DPPP, swasta)

Para tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK juga menahan kelima tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT dari 25 November hingga 14 Desember 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk kepentingan penyidikan.

Selain itu, KPK berharap agar masayarakat dapat mengawal proses penanganan perkara tersebut, sebab tindak pidana korupsi yang sedang ditangani tersebut terkait dengan nasib nelayan dan keberlangsungan budidaya lobster yang menyangkut kedaulatan pangan negeri.