Masyarakat Perlu Tahu Ini Besaran Anggaran Bagi Penerima Manfaat PKH

Jakarta, Posbaru.com – Pemerintah telah menaikan alokasi anggaran bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp37,4 triliun dari sebelumnya Rp29,13 triliun. Begitu  juga dengan target penerimanya naik 800 ribu KPM. Sebelumnya, penerima KPM berjumlah 9,2jt KPM, kini  menjadi 10jt KPM, demikian diungkapkan Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto saat live Youtube di kanal Kemenkeu RI, Rabu (08/04/2020).

“Per indeks penerima bantuan juga mendapat kenaikan untuk perbulannya. Ibu hamil dan anak usia dini dari Rp3 juta/bulan akan mendapat kenaikan Rp750 ribu rupiah menjadi Rp3,75 juta/bulan. Siswa SD dari Rp900 ribu naik menjadi Rp1,25, siswa SMP dari Rp1,5 juta naik ke Rp1,875, siswa SMA dari Rp2 juta naik ke Rp2,5 juta,” tegasnya.

Sementara untuk disabilitas dan lansia yang akan mendapat kenaikan sebesar Rp600 ribu, yang awalnya mendapat Rp2,4 juta/bulan akan naik menjadi Rp3 juta/bulan, tandasnya.

Untuk program Kartu Pra Kerja, dulu hanya diberikan pelatihan untuk pekerja sekarang digabungkan dengan social safety net. Target bantuan ini ditujukan seperti pengemudi ojek online (ojol) yang tadinya mendapat penghasilan harian namun terhenti ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan skillnya,ungkap Andin. 

“Selain mendapat pelatihan juga akan mendapatkan insentif sebesar Rp600rb selama 4 bulan. Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat mengisi survey setiap bulan selama tiga bulan yang juga akan diberikan insentif 50 ribu/survey,” urainya. 

Survey ini penting dilakukan agar pemerintah dapat menerima feedback dari pelaksanaan pelatihan karena pelatihan ini sifatnya tidak hanya untuk jangka pendek tetapi jangka menengah, jelas Andin.

Terakhir insentif untuk UMKM, pemerintah memberikan bantuan penundaan pokok dan bunga selama 6 bulan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Tidak hanya itu, untuk calon debitur juga akan diberikan relaksasi administrasi.

“Jadi, bantuan PKH ini jangan untuk membayar cicilan. Kita antisipasi dari berbagai segi. Untuk KUR ada Rp68 triliun pokok dan bunga yang tidak disetor ke Lembaga Kemenkeu – Untuk mengurangi dampak ekonomi atas COVID-19 terhadap masyarakat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan alokasi tambahan anggaran untuk berbagai bantuan sosial.