Mensesneg : Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu & Pilkada

Mensesneg : Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu & Pilkada

Jakarta, Posbaru – Pemerintah tidak menghendaki adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, menurutnya UU yang telah baik sebaiknya dijalankan.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses, kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki,” ujarnya di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/02/2021).

Kemudian terkait dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Ia menegaskan, dalam UU tersebut diatur jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan November 2024, dimana ketentuan tersebut menurutnya sudah ditetapkan pada 2016 dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

“Jadi pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa Pemerintah tidak ingin mengubah UU yang sudah diputuskan namun belum dijalankan. Serta berharap tidak ada narasi dibalik-balik terkait isu revisi kedua UU tersebut seakan-akan Pemerintah yang mau mengubahnya.

“Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan Pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, Pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan pilkada serentak itu,” imbuhnya.

Anda Mungkin Suka