Mensos Baru, Siapkan Mekanisme Untuk Cegah Penyelewengan Dana

Jakarta, Posbaru – Untuk menghindari pemotongan atau penyelewengan bantuan, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan mekanisme pelaporan yang lebih detail dari penerima bantuan sosial (Bansos).

“Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan. Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan,” ujarnya, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Ia menambahkan bahwa mekanisme tersebut akan dimulai pada bulan Februari, sementara untuk pemberian bantuan akan dilaksanakan mulai bulan januari.

“Untuk sembako, nanti akan kita adakan. Karena Januari harus segera (dimulai), maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya,” katanya.

 “Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” imbuhnya.

Sementara, terkait target penerima bantuan di tahun 2021, Risma menerangkan untuk BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebesar 18,8 juta penerima dengan masing-masing sebesar Rp200 ribu per bulan.

Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH) pihaknya menargetkan 10 juta penerima dan penyalurannya dilakukan oleh bank Himbara (Himpunan Bank-Bank Pemerintah).

“Penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian lanjut usia. Ini akan diberikan mulai bulan Januari, selama tiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober,” ucap Risma.

Sedangkan Bantuan Sosial Tunai (BST) ditargetkan akan diterima oleh 10 juta penerima manfaat di Indonesia yang penyalurannya dilakukan oleh PT Pos Indonesia dimana indeks bantuan per bulannya sebesar Rp300 ribu.

“PT. Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda,” katanya.

Dirinya juga menegaskan bahwa pihaknya akan membuat edaran dan memantau penggunaan bansos tersebut serta mengingatkan agar bansos tidak digunakan untuk membeli rokok, sebab jika terjadi pihaknya akan mengevaluasi penerima bantuan.

 “Kami akan pantau karena insyaallah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools/alat untuk kami akan mengetahui uang itu dibelanjakan untuk apa saja,” tegasnya.

 “Instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Sekali lagi, jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk (membeli) rokok,” imbuhnya.