Menteri PANRB Keluarkan SE Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja ASN

Jakarta, Posbaru – Pemerintah meminta Instansi melakukan pengaturan dan pembagian jam kerja (Shift) selama menjalani normal baru.

Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan, tujuan dari sistem Shift yakni untuk mengurangi penumpukan penumpang di satu waktu agar penerapan physical distancing dapat terlaksana dengan optimal.

Adapun untuk menindaklanjuti SE Gugus Tugas, Menteri PANRB mengeluarkan SE No.65/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah Wilayah Jabodetabek.

Untuk mengatur mobilitas ASN dari atau menuju Jabodetabek, Pejabart Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah diminta untukmematuhi pengaturan dan pembagian jam kerja, yang juga harus diatur secara akuntabel dan selektif sesuai dengan persyaratan dan kriteria dalam SE Menteri PANRB No.58/2020.

SE tersebut menjelaskan bahwa sejumlah pegawai yang bekerja shift diatur dengan proposional dengan mendekati perbandingan 50:50 dan wajib dilakukan dengan jeda minimal 3 jam.

Selain itu, pengaturan jam kerja harus juga diikuti dengan optimalisasi penerapan bekerja darirumah serta keselamatan bagi kelompok rentan, sementara untuk penyusunan dan penerapan teknis dilakukan oleh masing-masing instansi dengan pedoman menjalankan pedoman kesehatan.

Kemudian dalam SE Menteri PANRB tersebur dijelaskan bahwa PPK menugaskan pejabat berwenang di instansi untuk melakukan evaluasi jam kerja dan melaporkannya pada Menteri PANRB setiap hari jumat.

“Pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga/daerah agar melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan SE ini dan melaporkannya secara tertulis kepada Menteri PANRB setiap hari Jumat, selambatnya pukul 16.00 WIB,” ujar Tjahjo.