Mitigasi Bencana Jabar Rujukan Pembahasan Undang-Undang

Mitigasi Bencana Jabar Rujukan Pembahasan Undang-Undang

Kota Bandung, Posbaru – Kurikulum mitigasi bencana Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) (Jabar Resilience Culture Province) menjadi salah satu rujukan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana.

Hal tersebut dikatakan oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (Kang Emil),”Komisi VIII (DPR RI) meminta masukan terkait penanganan (pandemi) COVID-19, kebencanan, keagamaan, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain. Mereka akan meng-copy dan merujuk juga pada cetak biru Jabar tangguh bencana (dalam pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana),” ucapnya usai menerima kunjungan kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (15/2/2021).

Dalam kegiatan tersebut, dirinya mengatakan bahwa Jabar Resilience Culture Province (JRCP)/ Mitigasi Bencana Jabar dinilai bisa menjadi acuan/syarat lengkap yang harus dimiliki provinsi lain di Indonesia.

Kang Emil menyebut, JRCP mendorong budaya tangguh bencana sejak sekolah dasar bagi masyarakat Jabar dengan lima pilar yakni pendidikan, pengetahuan kebencanaan, infrastruktur tahan bencana, regulasi dan kebijakan, serta ekologi ketahanan.

“Kebencanaan kami berhubungan dengan air karena Jabar dari tengah ke utara datar pasti banjir, sedangkan tengah ke selatan longsor. Jumlah kebencanaan 1.500-1.800 per tahun,” katanya.

Ia juga melaporkan bahwa setiap daerah di Jabar menginginkan adanya tindakan cepat kedaruratan, utamanya di daerah yang dilewati aliran sungai.

 “Kalau boleh diizinkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), karena selama ini ada batas kewenangan (pusat) sehingga kadang-kadang uang ada tapi tidak bisa dilakukan,” ujarnya. 

Baca Juga : 10 Rekomendasi Film Horor Korea Selatan Terbaik !

“Mungkin di pusat juga harus ada terobosan sehingga daerah yang teknis bisa mempercepat melakukan pertolongan dari sisi kebencanaan,” imbuhnya. 

Anda Mungkin Suka