Pemerintah Akan Lakukan Vaksinasi Jika Dapat Izin dari BPOM

Jakarta, Posbaru – Pemerintah akan melakukan vaksinasi COVID-19 pada masyarakat secara bertahap dimulai dari tenaga kesehatan (nakes), hal tersebut dinyatakan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers di Kantor Presiden (29/12/20).

“Tahap yang pertama yang akan dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau  ke petugas kesehatan. Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang di 34 provinsi. Rencananya akan dilakukan dalam rentang waktu 1-3 bulan,” ujarnya.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar proses vaksinasi dilakukan di seluruh Indonesia serta menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses tersebut.

Budi menyampaikab, untuk tahap kedua vaksinasi akan dilakukan kepada petugas publik yang berjumlah sekitar 17,4 juta orang, kemudian pada tahap selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat lanjut usia diatas 60 tahun berjumlah sekitar 21,5 juta orang, dan untuk tahap terakhir akan diberikan kepada masyarakat umum.

Meski begitu, Budi menyebut bahwa diperlukan waktu untuk memastikan vaksin dapat digunakan untuk usia diatas 60 tahun, sebab vaksin Sinovac yang diuji klinis di Turki dan Brazil diberikan juga pada kelompok 60 tahun, namun uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Kota Bandung diberikan kepada masyarakat rentang usia 18-59 tahun.

“Itu sebabnya hasil diskusi kita dengan ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization), secara scientific memang disarankan menggunakan vaksin Sinovac sesuai dengan yang diuji klinis tiga-kan di Bandung,” ucapnya.

Maka, pihaknya telah berbicara pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengkoordinasikan hal tersebut agar BPOM dapat melengkapi data sebelum mengambil keputusan terakhir terkait rentang usia yang dapat di vaksinasi.

“Sesudah ada konfirmasi dari BPOM bahwa vaksin ini bisa digunakan di lansia, masuk (vaksinasi) ke lansia,” tambah Budi.

Selain itu, Budi menjelaskan bahwa vaksinasi akan dilakukan ketika sudah mendapat persetujuan (Emergency Use Authorization) dari BPOM.

“Saya percaya BPOM bisa mengambil keputusan yang independen dan berdasarkan kepada kaidah ilmiah,” katanya.

Anda Mungkin Suka