Pemerintah Gunakan Influencer, Dianggap Merusak Demokrasi

Posbaru – Pemerintah menghabiskan dana sebesar Rp90,45 miliar untuk belanja jasa influencer atau buzzer, hal tersebut diungkapkan oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) yang telah melakukan penelusuran terhadap situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Menurut salah satu peneliti ICW, Egi Primayogha, ada 34 Kementrian, 5 Lembaga Pemerintah Non-kementrian (LPNK), Serta 2 Lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, (20/08/20).

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut (Rp90,45 miliar) didapat ICW dari situs LPSE sejumlah Kementrian dan Lembaga pada periode 2014-2018.

Pengadaan jasa influencer atau buzzer tersebut baru muncul pada 2017 dan terus berkembang hingga saat ini dengan total 40 paket pengadaan sejak 2017-2020.

Terkait dengan hal tersebut ICW juga mempertanyakan peran instansi kehumasan yang dimiliki pemerintah dan meminta pemerintah untuk transparan dalam penggunaan anggaran serta penentuan nama influencer yang ditunjuk.

Secara umum pemerintah habiskan anggaran sebesar Rp1,29 triliun untuk aktivitas digital termasuk Rp90,45 miliar untuk pengadaan jasa influencer atau buzzer.

Asfinawati, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, pemerintah sering menggunakan jasa influencer atau buzzer dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan menurutnya hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Ia menjelaskan bahwa influencer atau buzzer cenderung menyampaikan sosialisasi kebijakan baru pemerintah berdasarkan apa yang dititipkan pemberi pesan, yang akibatnya publik kesulitan membedakan suara pribadi dan iklan.

Hal tersebut juga bisa berpotensi menutup ruang diskusi bagi masyarakat luas, sebab bot yang biasa digunakan di sosmed utamanya twitter tidak sepenuhnya mewakili suara rakyat.

Asfinawati juga mengkhawatirkan suara rakyat akan tergerus seiring munculnya ara komunikasi baru yang dipakai influencer atau buzzer. Dan hal tersebut menurutnya dapat merusak demokrasi dan memanipulasi fakta.