Pemerintah Indonesia Larang Kerumunan Tahun Baru

Jakarta, Posbaru – Pemerintah Republik Indonesia memutuskan melarang kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pasca libur natal dan tahun baru 2020-2021.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 yang dilakukan secara virtual di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali pada hari Senin 14 Desember 2020.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan meminta implementasi pengetatan tersebut dapat dimulai pada tanggal 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Hal tersebut dilakukan sebab, peningkatan kasus yang signifikan masih terus terjadi pasca libur dan cuti bersama akhir Oktober 2020 lalu.

“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun,” ucap Luhut.

Dari provinsi-provinsi tersebut, Luhut menggaris bawahi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Bali dan Kalimantan, dan juga secara khusus meminta Gubernur DKI Jakarta mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah hingga 75%.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan,” ujarnya.

Luhut juga meminta pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan keringanan sewa dan biaya layanan pada para penyewa agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di Mall.

“Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antara pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya,” katanya.

Selain itu, Luhut juga meminta agar kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan masa dibatasi atau dilarang dan mengusulkan kegiatan tersebut dilakukan secara daring.

Tidak hanya itu, Luhut juga meminta TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku. “Ini akan didahului dengan apel akbar TNI/POLRI yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan komitmen,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga memberikan arahan pada Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mengoptimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yutisi untuk pastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3 M.

“Pemerintah daerah saya minta juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban/rural,” ujar Luhut.

Kemudian dalam konteks urban/perkotaan, pemerintah daerah diminta untuk melakukan pengetatan implementasi WFH dan pembatasan jam operasi tempat makan, hiburan, dan mall hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Sementara untuk wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Luhut juga berpesan untuk wilayah bali dan lainnya agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata.

 “Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes cepat antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali,” katanya.