Pemerintah Siapkan Wadah Aspirasi dan Masukan Terkait UU Ciptaker

Jakarta, Posbaru – Pada tanggal 2 November tahun 2020 resmi telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Ketentuan Penutup di Pasal 185, maka Peraturan pelaksanaan dari UU tersebut wajib ditetapkan palin lama tiga bulan.

Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan semua peraturan pelaksanaan dan memberi ruang kepada seluruh komponen masyarakat untuk memberikan masukan serta usulan dalam penyiapan dan perumusan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rilis Kemenko Perekonomian, Minggu (8/11) mengatakan, Pemerintah akan membuka seluas-luasnya berbagai masukan dan aspirasi masyarakat serta seluruh stakeholders agar sesuai dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja.

Saat ini pemerintah sedang merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan yang berupa Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) serta Draf Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Dimana terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh kementrian/lembaga terkait.

Kemenko juga telah menyediakan wadah untuk menampung masukan serta aspirasi masyarakat dan stakeholders melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja yang dapat diakses daring di https://uu-ciptakerja.go.id.

“Melalui penyediaan Portal Resmi UU Cipta Kerja ini, Pemerintah secara resmi mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholders terkait untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, agar dalam penyusunan RPP dan RPerpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat,” ucap Airlangga.

Anda Mungkin Suka