Pemerintah Terbitkan SE Larangan ASN Terlibat Organisasi Terlarang

Pemerintah Terbitkan SE Larangan ASN Terlibat Organisasi Terlarang

Jakarta, Posbaru – Langkah tegas Komitemen Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana untuk mencegah aparatur sipil negara (ASN) dari paham radikalisme tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN tentang Larangan Bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

Dalam Surat Edaran (SE) bersama tersebut dikatakan bahwa SE ditujukan bagi ASN agar tetap menjungjung tinggi nilai dasar untuk wajib setia pada Pancasila, UUD 1945, Pemerintahan yang sah dan menjaga fungsi ASN sebagai perekat serta pemersatu bangsa.

SE Bersama No.02/2021 dan No 2/SE/I/2021 tersebut ditandatangani pada 25 Januari 2021 dan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tentang larangan, pencegahan, dan tindakan pada ASN yang berafiliasi/mendukung organisasi terlarang atau ormas tanpa dasar hukum.

Sebab dalam SE tersebut terdapat ketentuan langkah pelarangan, pencegahan, dan dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat.

SE Bersama ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang diterbitkan 30 Desember 2020 lalu.

Pada tahun 2019 lalu, pemerintah juga sudah mengeluarkan SKB 11 Menteri dan Kepala Lembaga tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN dengan tujuan mencegah dan menangani tindakan radikalisme di kalangan ASN dan instansi pemerintah.

Langkah serius pemerintah ini ditindak lanjuti dengan membuat Portal Aduan ASN (aduanasn.id) yang merupakan sistem pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan ASN seperti membuat ujaran kebencian. Masyarakat juga bisa dengan mudah mengadukan ASN yang dicurigai terpapar radikalisme negative dengan disertai bukti.

Salinan SE Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN tentang Larangan Bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

Anda Mungkin Suka