Pemrov Jabar Minta Perusahaan Berunding Dengan Pekerja Dalam Setiap Keputusan

Kota Bandung, Jawa Barat – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menekankan kepada seluruh perusahaan untuk mengedepankan bipartit atau perundingan dengan pekerja dalam setiap keputusan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi COVID-19.

“Didorong untuk melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja dalam mengambil semua keputusan,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi di Kota Bandung, Jumat (8/5/20). 

Sebelumnya pada 6 Mei 2020 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19.

Dalam Surat Edaran tersebut , Menteri Ketenagakerjaan mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR keagamaan di tengah pandemi COVID-19.

Ade juga mengatakan bahwa hal tersebut harus dibahas bersama antara perusahaan dan pekerja melalui proses perundingan. Perundingan harus dilandasi itikad baik untuk mencapai kesepakatan, harus ada keterbukaan dan kejujuran antara pimpinan perusahaan dengan pekerja/buruh, dan tidak memanfaatkan situasi pandemi ini untuk tidak mematuhi norma ketenagakerjaan di Indonesia.

“Disnakertrans Jabar tetap meminta pimpinan perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR untuk pekerja/buruh, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” katanya.

Meskipun begitu guna memastikan semua perusahaan mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, Disnakertrans Jabar membuka layanan dan posko pengaduan THR. Sebagai salah satu upaya untuk memastikan semua keputusan diambil berdasarkan perundingan perusahaan dan pekerja.

“Kami telah menyediakan hotline dan alamat email untuk pelayanan pengaduan, juga menyediakan Posko Pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Jabar dan Kantor UPTD Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut,” ucap Ade.