Penolakan PSBM Sempat Terjadi di Jabar

Kota Bandung, Posbaru – Untuk menumbuhkan komitmen masyarakat memutus penyebaran virus COVID-19, dibutuhkan sosialisasi dalam Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) atau penanganan COVID-19 tingkat desa/kelurahan.

Menurut Dedi Mulyadi Koordinator Sub Divisi Dini dan Pelacakan Kontak Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar), penolakan PSBM sempat terjadi karena pemahamanyang kurang.

Ia juga menerangkan, Perlu adanya edukasi agar masyarakat bisa menerima kondisi bahwa COVID-19 bukan suatu aib, namun merupakan hal yang harus diselesaikan bersama-sama.

Adapun PSBM yang merupakan program Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, sudah diterapkan pada Desa/Kelurahan di 6 kabupaten/kota seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Bogor.

Selain itu, Dedi mengatakan diperlukan penguatan koordinasi antara gugus tugas provinsi, kabupaten/kota, aparatur desa, dan tokoh masyarakat, agar sosialisasi berjalan optimal.

Dedi menyebutkan, karena pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait COVID-19 dan isolasi mandiri terbatas, banyak masyarakat yang menolak untuk melakukan PSBM, bahkan untuk swab tes saja masih banyak yang menolak.

Hal tersebut dikatakan juga oleh tokoh masyarakat Desa Tanimulya, Kabupaten Bandung Barat, Wiyoto, menurutnya penolakan hadir karena ketakutan dan ketidatahuan masyarakat tentang COVID-19.

Kemudian Dedi menegaskan bahwa PSBM akan menjadi pertimbangan guna menyiapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), karena sebelum masyarakat kembali melakukan kegiatan, mereka harus dipastikan tidak membawa atau terindikasi virus COVID-19.

Dalam hal ini, PSBM disertai dengan pembatasan aktivitas, peningkatan pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan, pemantauan kesehatan, sterilisasi rumah, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengawasan orang masuk dan keluar dari suatu daerah.