Reformasi Perpajakan Upaya Kemudahan Berusaha

Reformasi Perpajakan Upaya Kemudahan Berusaha

Jakarta, Posbaru – Redesigning dan reformasi pada peraturan perundangan bidang perpajakan termasuk UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU PPN, dan UU KUP hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Menurutnya, di era digital ini perlu untuk meyakinkan pihaknya dapat mengoleksi pajak, pihaknya juga perlu meyakinkan dapat menjaga hak perpajakan Indonesia dan memastikan tidak terjadi erosi perpajakan.

Sebab menurutnya, Indonesia bisa melakukan tax avoidance dan tax allowance, kemudian Indonesia juga perlu membuat daya tahan bidang perpajakan yang kompetitif yang mana menurutnya hal tersebut tengah dicoba dimasukan pihaknya dalam UU Cipta Kerja bidang perpajakan.

Latar balakang klaster kemudahan berusaha yang di dalamnya menyangkut bidang perpajakan merupakan upaya memperkuat perekonomian di Indonesia serta mendorong investasi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

“Maka, diperlukan berbagai perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk tiga undang-undang perpajakan yaitu UU PPh, UU PPN, dan UU KUP dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini juga perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim usaha,” ucap Menkeu.

Ia mengatakan pada UU PPh dilakukan perubahan yang mana subjek pajak orang pribadi diperjelas, hal tersebut dilakukan untuk memberi klarifikasi dan kepastian status dari subjek pajak.

Sri mengatakan, apabila mereka tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari maka mereka menjadi wajib pajak atau subjek pajak dalam negeri, dan apabila warga negara Indonesia berada diluar negeri lebih dari 183 hari mereka dapat menjadi subjek pajak di luar negeri dengan syarat tertentu.

Selain itu, perubahan juga dilakukan pada pengenaan PPh untuk WNA yang merupakan sumber pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu dan hanya atas penghasilannya di Indonesia.

“Kita membutuhkan pertukaran teknologi, knowledge yang makin tinggi, dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan ini muncul apabila ada interaksi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di bidang yang memang mereka kuasai pada teknologi dan pengetahuan. Untuk bisa menarik mereka ke dalam negeri, maka dibutuhkan kepastian pajak bagi mereka,” ujarnya.

Perubahan pada UU PPh terdapat pada penghapusan PPh atas deviden dari dalam negeri. Deviden dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak akan dikenakan PPh selama diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha di Indonesia.

“Penghasilan dari luar negeri selain BUT juga akan diberikan insentif apabila mereka diinvestasikan di Indonesia,” katanya.

Dirinya menyebutkan, dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, dimasukan berbagai non objek PPh yang bagi laba atau sisa hasil usaha dari koperasi yang bertujuan mendorong masyarakat berlomba membuat koperasi dan jumlah dari keanggotaan diperkecil sehingga koperasi makin produktif.

“Non objek PPh juga dikenakan untuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk PPh pasal 26 mengenai tarif atas bunga juga dilakukan penyesuaian, dan penyertaan modal yang dalam bentuknya aset (inbreng) tidak terutang PPN,” ujar Sri.

Lalu pada UU PPN dilakukan beberapa perubahan, masyarakat terutama usaha kecil menengah yang sering melakukan konsnyasi dalam usahanya sekarang bukan merupakan kategori penyerahan barang kena pajak.

“Ada relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak, pencantuman NIK pembeli dibolehkan yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak, dan adanya pengaturan mengenai faktur pajak untuk PKP ((Pengusaha Kena Pajak) pedagang eceran,” ucapnya.

Menkeu juga menyebut, dalam bidang KUP, sanki administrasi pengungkapan sendiri dan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak telah diatur.

Pemerintah Indonesia telah melakukan pegaturan ulang mengenai sanksi administrasi pajak dan imbal bunga agar lebih adil sehingga dapat menimbulkan sikap pengusaha yang kooperatif dan produktif.

Dirinya juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mencoba untuk merasionalkan hal tersebut untuk mendorong sikap positif dan kooperatif dengan tetap melakukan enforcement jika ada wajib pajak yang tidak patuh.

Menkeu menegaskan, perpajakan adalah salah satu hal penting bagi dunia usaha dan pihaknya tengah mencoba untuk menciptakan kepastian agar pihaknya betul-betul menciptakan playing field yang pasti dan baik.

“Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa omnibus law di bidang cipta kerja adalah upaya yang nyata bagi Indonesia untuk melakukan langkah fundamental secara struktural agar Indonesia bisa benar-benar maju menjadi negara yang makin sejahtera dengan income per kapita makin tinggi dan tentu makin adil,” ucap Menkeu.

Anda Mungkin Suka

Leave a Comment