Ridwan Kamil Ingin Manajemen Sasaran Vaksin Disesuaikan

Kota Bandung, Posbaru – Sebanyak 4.070 Tenaga Kesehatan (nakes) telah divaksin di Jawa Barat (Jabar), hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jabar yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar, Ridwan Kamil (Kang Emil).

Total tersebut didapat dari pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan selama 3 hari di 7 Kabupaten/Kota pada 14-16 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut.

  • Kota Bandung 1.783 nakes
  • Kabupaten Bandung 42 nakes
  • Kota Bekasi 694 nakes
  • Kota Bogor 568 nakes
  • Kabupaten Bandung Barat 442 nakes
  • Kota Cimahi 420 nakes
  • Kota Depok 121 nakes

Selain nakes terdapat juga 69 pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dari 7 daerah tersebut yang telah divaksin diantaranya adalah Wakil Gubernur Jabar, dan Musisi Kota Bandung Ariel NOAH.

“Vaksinasi berlangsung lancar di tujuh wilayah Jabar. Ada 4.070 (nakes) yang sudah divaksin dalam tiga hari (pada 14-16 Januari 2021),” ujar Kang Emil usai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (18/1/2021). 

Pada agenda pencanangan vaksinasi, ada sejumlah tokoh yang ditunda untuk divaksin karena tensi tubuh tinggi diatas 140/90 sehingga tidak lolos penapisan atau skrining awal.

“Dari 90 (tokoh) yang ditargetkan untuk divaksin, pada hari-H tidak semua bisa disuntik karena tekanan darahnya tinggi. Ada 21 orang yang ditunda, menunggu tensi turun minimal di 140,” ucap Kang Emil. 

Menurut Kang Emil program vaksinasi pemerintah pusat tidak mengalami penolakan di Jabar sebab edukasi yang relatif  baik, namun dirinya berharap manajemen data penerima atau sasaran dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah.

“Yang datang untuk divaksin tidak 100 persen seperti yang ditargetkan (pemerintah pusat) via SMS. Ini yang akan kita sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jabar diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa-siapa yang divaksin atau tidak, supaya kami mudah melacak,” katanya. 

“Karena datanya ada di pemerintah pusat, (siapa) yang tidak datang, kami tidak tahu. Karena kami tidak tahu, kami tidak bisa memberikan pertolongan apakah (mereka) tidak ada transportasi atau tidak diberi tahu. Ini yang akan dibenahi sebelum manajemen vaksinasi kepada masyarakat umum di tahap selanjutnya,” imbuhnya.