Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tak Berikan Rekening Pekerja

Jakarta, Posbaru – pada Selasa 25 Agustus 2020 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kemnaker belum mentransfer dana program subsidi upah sebab pihaknya ingin pastikan data calon penerima sudah tervalidasi dan terverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya setelah data tersebut terverifikasi dan divalidasi BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya akan men-Chek list dan menyerahkan ke KPPN lalu langsung dikirim ke bank penyalur.

Ia juga mendorong pekerja untuk segera menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan tempatnya bekerja. Dan berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabangnya untuk mendorong perusahaan yang belum memberikan nomor rekening agar segera menyerahkannya, sebab masih ada 2 juta data nomor rekening yang belum masuk.

Menaker mengatakan perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran hingga penghentian pelayanan.

Sebab seperti kita ketahui bahwa subsidi upah adalah program stimulus yang dikoordinasikan serta dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementrian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Buruh / pekerja yang memenuhi syarat mendapat subsidi yakni WNI dengan NIK, Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja akrif di BPJS Ketenagakerjaan, dan Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasar upah dibawah Rp5 juta.

Dalam proses penyaluran oleh bank penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari bank penyalur ke rekening penerima bantuan pemerintah lewat bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

 “Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta,” Ujar Ida.

Anda Mungkin Suka