Sanksi Hukum Bagi Pelanggar PSBB di Jakarta

Jakarta, Posbaru.com – Jajaran Polda Metro Jaya menegaskan, tak boleh ada kegiatan berkerumun, termasuk demo dan unjuk rasa selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Jakarta.

Selain itu Polda Metro Jaya akan mengambil langkah hukum bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran kebijakan Pembatasan social Berskala Besar   (PSBB) di DKI Jakarta pada 10 April 2020 mendatang. Selama beberapa hari ke depan kepolisian dan Pemmprov DKI serta TNI akan melakukan sosialisasi.

KapodaMetro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana menegaskan, selama dua hari ini sebelum aktifnya kebijakan PSBB, polisi belum melakukan tindakan hukum apapun.

Nana mengatakan pihaknya masih mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat. Saat ini, kebijakan hukum terkait PSBB disebutnya belum dirumuskan. Masih akan ada pembahasan lanjutan terkait kebijakan hukum tersebut.

“Kita akan membentuk SOP dalam hal ini Peraturan Gubernur masih belum ada. Insya Allah akan berlaku tanggal 10 nanti dan besok peraturan ini sudah jadi. Dua hari ke depan kita akan terus lakukan sosialisasi terkait PSBB ini,” ungkap Irjen Pol Nana.

Sementaraitu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, Kamis (8/4/2020) “Maklumat Kapolri sudah jelas, kemudian PSBB akan diberlakukan. Sifat yang berkumpul-kumpul jadi tidak boleh,” kata.

Hal ini terkait rencana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demonstrasi di DPR untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Mereka berencana menggelar unjuk rasa pada pertengahan April 2020 di kawasan Gedung DPR. Hanya saja Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan PSBB mulai 10 April, di mana tak boleh ada kegiatan yang berkerumun lima orang atau lebih.

Kombes Yusri menekankan pihaknya tidak akan memberikan izin, jika ada kelompok yang ingin menggelar demonstransi. “Maka dari itu tidak diizinkan. Pasti akan kita tolak ya,” ujarnya