Sanksi Kontestan Pilkada Yang Melanggar Protokol Kesehatan

Jakarta, Posbaru – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberikan teguran kepada 53 petahana saat pendaftaran dan antisipasi kemungkinan kerumunan masa yakni pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat paling lambat 23 September 2020 dan masa kampanye 26 September – 5 Desember 2020.

Menurutnya kerumunan masa bisa disebabkan oleh sosialisasi yang mempunyai waktu berdekatan, namun Tito mengatakan bahwa kontestan sudah mengetahui akan hal tersebut namun sengaja melakukannya untuk unjuk kekuatan yang berakibat dilanggarnya aturan Pedoman Kesehatan COVID-19, dan juga ada kontestan yang berpikir dengan mekanisme yang lama.

”Kita tentu, melakukan langkah-langkah untuk memberikan efek deteren, maka kami melakukan peneguran. Dari Kemendagri memiliki akses untuk memberikan punishment kepada kontestan yang ASN, misalnya kepala daerah petahana. Per hari ini sudah 53 kepala daerah petahana yang ikut berkontestasi dan melakukan kerumunan sosial itu kami berikan teguran kepada mereka, teguran dulu. Ini nanti implikasinya ada,” ujar Tito, Selasa (8/9).

Ia juga mengatakan Kemendagri tidak memiliki akses memberikan sanki pada bakal claon yang bukan dari ASN, oleh sebab itu Bawaslu, terutama Bawaslu daerah telah melakukan peneguran.

Tito juga menyampakan bahwa Menko Polhukam akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang mempunyai otoritas agar dapat mencegah terjadinya kerumunan sosial.

Untuk mengantisipasi kerawanan di tiap daerah Tito menyampakan agar setiap daerah melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan semua stakeholder seperi partai/pengurus parpol dan kontestan dengan menyampaikan tentang aturan-aturan PKPU, Pihaknya juga menyarankan kontestan membuat pakta integritas.

Pakta Integritas tersebut isinya bukanhanya menang atau kalah namun juga patuh terhadap ketentuan peraturan pilkada, Undang-Undang, dan Protokol COVID-19.

Selain itu, Tito mengingatkan bahwa dalam catatan bawaslu terdapat 3 kali pelanggaran atau lebih oleh satu kontestan dan kontestan tersebut terpilih, maka dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perturan Daerah, dimana Presiden dapat menginstruksikan Mendagri untuk menunda pelantikan selama 6 bulan atau disekolahkan hingga menjadi pemmpin yang baik.

Anda Mungkin Suka