Siti Nurbaya: UU Ciptaker Tidak Menimbulkan Eksplorasi

Jakarta, Posbaru – Program perhutanan sosial tidak cukup hanya memberikan surat keputusan (SK) perizinan pada masyarakat, namun juga harus disertai dengan pendampingan sampaimasyarakat mampu mengelola SK yang dimiliki.

Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya pada keterangan pers usai rapat Terbatas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, Selasa (03/11/20).

“Yang  lebih penting lagi adalah pendampingan sampai masyarakat punya kemampuan manajemen dari SK yang dimilikinya. Aspek bisnis itu menjadi sangat penting, misalnya bukan hanya agroforestri tetapi juga ekowisata, bioenergi, hasil hutan bukan kayu (HHBK), industri kayu rakyat, dan lain-lain,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa upaya pendampingan tersebut harus dilakukan dengan terintegrasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, oleh sebab itu dirinya telah melapor kepada Presiden Republik Indonesia agar Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Desa dapat di koordinasikan oleh Menko.

Menurutnya hal tersebut dapat memberikan dukungan konsolidasi untuk menajemen usaha rakyat yang sistematis dan korporat.

Selain itu, Terkait dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Menteri LHK menjelaskan bahwa keberadan UU tersebut tidak menimbulkan eksplorasi sebab unsur kehati-hatian tertuang dalam UU tersebut dan akan tertuang juga dalam peraturan pemerintah (PP).

Upaya pendampingan tersebut, imbuhnya, harus dilakukan dengan terintegrasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Yang paling penting dilihat soal hutan sosial ini dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu, tadi saya melaporkan kepada Bapak Presiden kiranya Menteri Koperasi dan UKM bersama-sama Menteri Desa nanti dikoordinir oleh Bapak Menko, itu akan memberikan dukungan konsolidasi untuk manajemen usaha rakyat yang kira-kira sistematis dan sekelas korporat,” ucapnya

“Prinsip-prinsip dari Undang-Undang Lingkungan yang ada itu tidak diganggu, yang dibetulin adalah prosedurnya,” ujarnya.

Siti juga mengatakan, secara praktik agar tidak menimbulkan overeksploitasi atau kerawanan lingkungan, ada beberapa instrument kontrol salah satunya yakni instrument KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

 “Kita akan terapkan teknisnya nanti di PP, yaitu batasan ataupun instrumen kontrol daya dukung dan daya tampung. Jadi setiap ekosistem, setiap lanskap itu punya daya dukung dan daya tampung, dan itu ada cara untuk mengukurnya,” ucapnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa pendekatan dari konsep perizinan berusaha adalah standar utama untuk itu norma, standar, pedoman, dan kriteria digunakan sebagai instrument.

 “Kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan men-develop kelembagaan untuk pengawasan dan pembinaan pengawasan yang berlapis,” katanya.