Usulan Penambahan Lembaga Terkait Penataan Jabodetabek-Punjur

Kab.Bogor, Posbaru – Aspek-aspek lintas wilayah yang tidak dapat diselesaikan satu pihak terkait Penataan Ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek – Punjur). Diusulkan untuk dilakukannya penambahan Lembaga Badan Koordinasi kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Kang Emil) dalam Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, Senin (27/7/20). Menurutnya kawasan tersebut harus dikelola oleh lembaga yang sifatnya Inisiatif bukan forum silaturahmi maupun komunikasi.

Dalam Hal ini, Ia juga mengusulkan adanya keterlibatan TNI/Polri, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Lalu untuk pelaksana pihaknya mengusulkan dilakukan full time oleh seseorang yang profesinal dan tidak mempunyai jabatan. Sebab posisi tidak rangkap jabatan sangat penting terkait dengan hal tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa perlu dibentuk kantor bersama sebagai pusat data dan koordinasi serta Badan Koordinasi tersebut juga memiliki kewenangan terkait dengan anggaran.

Kang Emil juga berharap dengan adanya Badan Koordinasi tersebut kewenangan tidak hanya bersifat komunikasi namun juga memiliki kewenangan menganggarkan, top down dan bottom up program serta lain sebagainya.