UU ITE Harus Beri Rasa Keadilan di Masyarkat

UU ITE Harus Beri Rasa Keadilan di Masyarkat

Jakarta, Posbaru – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mempunyai semangat awal menjaga ruang digital di Indonesia berkondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun jangan sampai Implementasi pada UU ITE menimbulkan rasa ketidakadilan.

Oleh sebab itulah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi tersebut bisa berjalan konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ucap Jokowi, Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021).

Jokowi juga memerintahkan Kapolri dan seluruh Jajarannya untuk selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan UU tersebut sebagai rujukannya.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” katanya.

Tetapi, apabila keberadaan UU tersebut belum bisa memberikan keadilan maka Jokowi menegaskan akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi UU ITE agar bisa menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tegasnya.

Baca Juga : Perubahan Iklim Faktor Penyebab, Solusi, dan Pengertian

Walaupun begitu, Jokowi mengatakan, komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi sesuai UU tersebut.

Anda Mungkin Suka