PKL Dalam Kaum Bandung Tolak Relokasi, Pemerintah Dianggap Tak Peduli Kesejahteraan Rakyat
POSBARU.COM – KOTA BANDUNG. Kota Bandung baru saja menjadi panggung “Teater Kebijakan Absurd” yang melibatkan pedagang kaki lima (PKL) Dalam Kaum, namun sayangnya, drama ini tak kunjung menemui titik terang dengan pemerintah Kota Bandung.
Aksi protes yang digelar dari pukul 09.00 hingga 14.00 WIB pada 12 Desember 2023 di depan Kantor Walikota Bandung, Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, menghadirkan PKL Dalam Kaum di atas panggung kesulitan setelah Pemerintah Kota Bandung memberlakukan tindakan tegas, merencanakan merelokasi mereka ke “Basement Masjid Agung Alun-Alun Bandung,” seolah-olah sebuah twist tak terduga dalam cerita absurdis.
Keputusan ini, sayangnya, hanya menimbulkan sorotan pedas dari PKL Dalam Kaum yang menganggapnya sebagai solusi yang aneh dan tak masuk akal untuk kelangsungan bisnis mereka.
Pertemuan dengan perwakilan pemerintah Kota Bandung, seperti Sekretaris Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi, dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Atet Dedi Handiman, ternyata hanya membuka babak baru dalam drama ini, dengan Pj. Walikota yang seolah-olah menghindari panggung pertemuan, meninggalkan PKL dan mahasiswa dalam ketidakpastian.
PKL Dalam Kaum sudah tidak berdagang selama 7 hari sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tak masuk akal. Walau tanpa respons yang jelas, PKL tetap menunjukkan semangat untuk “membuka panggung” baru sambil menantikan respons dari Pemerintah Kota Bandung, seperti menunggu hujan di musim kemarau.
Bintang Simbolon, koordinator aksi dari Paguyuban PKL Dalam Kaum, memberikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung yang seolah-olah memindahkan PKL ke lokasi surgawi, yakni Basement Masjid Agung Alun-Alun Bandung, sebuah plot twist yang membuat penonton bertanya-tanya apakah ini adalah drama fiksi yang nyata.
Dampak ekonomi dari kebijakan pemerintah sangat terasa bagi PKL Dalam Kaum, merasa pintu rezeki mereka tertutup, menghambat keberlangsungan hidup dan pendidikan. Tuntutan Paguyuban PKL Dalam Kaum pun dilontarkan dengan nada perlawanan:
- Menolak di Relokasi ke Basement atau Tempat Relokasi Manapun.
- Membina dan Menata PKL di Lokasi Asal.
- Menghentikan Intimidasi Aparat kepada PKL Dalam Kaum.
Protes ini tak hanya menjadi “pertunjukan” bagi masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk ketegasan PKL Dalam Kaum dalam menuntut hak-hak mereka demi kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik.
